Langsung ke konten utama

KPK Tetapkan Bupati Probolinggo dan Suaminya Jadi Tersangka Suap


Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari (kiri) bersama suaminya yang juga anggota DPR dan mantan Bupati Probolinggo Hasan Aminuddin mengenakan rompi tahanan KPK usai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Selasa (31/8). (Antara/Hafidz Mubarak A)

CHATNEWS – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Bupati Probolinggo nonaktif Puput Tantriana Sari (PTS) dan suaminya yang juga anggota DPR RI Hasan Aminuddin (HA) sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi (suap) dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Penetapan tersebut merupakan pengembangan dari kasus dugaan suap terkait seleksi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, tahun 2021.

“Dalam perkara ini, setelah ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup, tim penyidik melakukan pengembangan perkara khusus untuk tersangka PTS dan tersangka HA dengan kembali menetapkan kedua tersangka tersebut dengan dugaan tindak pidana korupsi gratifikasi dan TPPU,” jelas Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Selasa (12/10).

 tersangka Puput dan suaminya, yaitu Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo Soeparwiyono, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Probolinggo Hudan Syarifuddin, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Probolinggo Doddy Nur Baskoro, Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata, dan Kebudayaan Kabupaten Probolinggo Sugeng Wiyanto.

Selanjutnya, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Probolinggo Dedy Isfandi, Sekretaris Dinas Perpustakaan Kabupaten Probolinggo Mariono, honorer pada Dinas PUPR Kabupaten Probolinggo Winata Leo Chandra, Hendro Purnomo selaku perangkat desa, Hapsoro Widyonondo Sigid selaku notaris, seorang pensiunan bernama Sugito, dan Pudjo Witjaksono dari pihak swasta.

Sebelumnya pada Sabtu (9/10) juga bertempat di Polres Probolinggo Kota, tim penyidik memeriksa enam saksi, yakni Nunik selaku wiraswasta dan lima PNS masing-masing Miske, Meliana Dita, El Shinta N, Winda Permata, dan Tatug Edi U.

“Seluruh saksi hadir dan dikonfirmasi antara lain terkait dengan dugaan penerimaan sejumlah uang dan kepemilikan aset dari tersangka PTS dan tersangka HA,” jelas Ali.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan Puput dan suaminya sebagai tersangka kasus dugaan suap seleksi jabatan di Pemkab Probolinggo. Keduanya bersama Doddy Kurniawan (DK) selaku ASN/Camat Krejengan, Kabupaten Probolinggo, dan Muhammad Ridwan (MR) selaku ASN/Camat Paiton, Kabupaten Probolinggo, merupakan tersangka penerima.

Sementara 18 orang sebagai pemberi suap merupakan ASN Pemkab Probolinggo. Dalam konstruksi perkara, KPK menjelaskan, pemilihan kepala desa serentak tahap II di wilayah Kabupaten Probolinggo yang awalnya diagendakan pada 27 Desember 2021 mengalami pengunduran jadwal.

Adapun terhitung 9 September 2021 terdapat 252 kepala desa dari 24 kecamatan di Kabupaten Probolinggo yang selesai menjabat.

Untuk mengisi kekosongan jabatan kepala desa tersebut maka akan diisi oleh penjabat (Pj) kepala desa (kades) yang berasal dari para ASN di Pemkab Probolinggo dan untuk pengusulannya dilakukan melalui camat.

KPK menyebut ada persyaratan khusus di mana usulan nama para Pj kades harus mendapatkan persetujuan Hasan yang juga suami Puput dalam bentuk paraf pada nota dinas pengusulan nama sebagai representasi dari Puput dan para calon Pj kades juga diwajibkan memberikan dan menyetorkan sejumlah uang.

Adapun tarif untuk menjadi Pj kades di Kabupaten Probolinggo sebesar Rp20 juta per orang ditambah dalam bentuk upeti penyewaan tanah kas desa dengan tarif Rp5 juta per hektare. 

Label:

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Ketum DPP Laskar NKRI Serahkan SK Kepengurusan DPD Kabupaten Bekasi Jawa Barat

Matacameranews.blogspot.Com -  Ketua Umum Laskar NKRI, M.E Suparno menyerahkan langsung Surat Keputusan (SK) kepengursan Kepada H. Sugih Yang sudah Resmi Menjadi Ketua DPD Laskar NKRI Kabupaten Bekasi ,Pada Rabu (23/11/2022). Dalam penyerahan SK tersebut, yang di terima oleh Ketua DPD Kabupaten Bekasi, H. Sugih, dengan didampingi oleh jajaran pengurus lainnya. Meski berlangsung sederhana, namun prosesi penyerahan SK berlangsung dalam suasana yang khidmat. Ketum DPP Laskar NKRI mengatakan, bahwa Laskar NKRI lahir dan hadir sebagai jawaban atas kondisi bangsa saat ini. Dan eksistensi Laskar NKRI sudah diakui terutama karena Laskar NKRI Lebih pokus pada Kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Laskar NKRI lahir dan hadir sebagai jawaban kebutuhan dan kita sudah bergerak terutama dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial kemasyarakatan. Semoga dengan keberadaan Laskar NKRI DPD Kabupaten Bekasi kita lebih luas lagi mengepakkan sayap dan berusaha memberikan manfaat”, ujar H. Sugi...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

SDN 02 Setia Darma Berhasil Raih Juara 1 Futsal Se-Kabupaten Bekasi

Matacameranews.blogspot.Com -  Sekolah Dasar (SD) 02 Setia Darma berhasil menjadi juara satu pada Fun Futsal yang diselenggarakan pada Rabu 23 November 2022. Fun Futsal diikuti 6 tim dari 6 SD di Kabupaten Bekasi, Kegiatan tersebut untuk untuk menggali potensi siswa dan mencetak bibit muda. Ketua Pelaksana mengatakan, pada Fun Futsal dimenangkan oleh Juara 1 SDN 02 Setia Darma, Juara 2 di Raih Oleh MI YAPINK, dan Juara 3 SDN 02 Telajung, Diharapkan dengan Fun futsal yang diselenggarakan ini bisa memberikan motivasi dan menggali bakat siswa. "Fun Futsal dimenangkan oleh SDN 02 Setia Darma yang berhasil meraih juara 1," kata UBAD yang di dampingi HARIRI KHOMON. Peserta yang mengikuti hanya 6 tim dengan sistem setengah kompetisi untuk memberikan semangat anak-anak mengasah bakat," ujarnya. Ia menuturkan, jarang sekali ada turnamen futsal tingkat sekolah dasar, kalau biasanya dilakukan oleh jenjang SMP atau SMA. Fun futsal yang diselenggar...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Tak Sanggup Atasi Tanggul Kritis, Ketua Dewan Meminta Kades Bersurat Ke Presiden

matacameranews.blogspot.com -  BEKASI– Ketua DPRD Kabupaten Bekasi BN Holik Qodratullah menyarankan agar Kepala Desa Lenggahjaya Kecamatan Cabangbungin Kabupaten Bekasi bersurat ke Presiden Joko Widodo untuk mengatasi tanggul Sungai Citarum yang rawan jebol. “Bila perlu Bapak Kepala Desa membuat bersurat kepada Bapak Presiden. Karena apa, sebagai bentuk empati yang nyata, dengan harapan apa yang menjadi kekhawatiran warga,”kata Ketua DPRD Kabupaten Bekasi BN Kholik kepada wartawan usai menengok tanggul Citarum yang kritis rawan akan jebol. “Kami mendorong kepada semuanya, insya Allah kedatangan kami ke sini menjadi untuk lebih baik lagi penanganannya dari BBWS,”tambah Ia. Menurutnya penanganan tanggul Sungai Citarum yang sudah kritis dan rawan jebol itu yang harus ditangani BBWS Citarum membangun secara permanen. “Sebetulnya penangananya, apa harus berupa turap atau tanggul-tanggul agar apa? agar dibangun permanen?, tapi memang bukan hanya dititik sini saja, banyak titi...
Posting Komentar
Baca selengkapnya